Kepala Baitul Mal: Perjuangan Panjang Menuju ‘Bebas’ Pajak

Kepala Baitul Mal: Perjuangan Panjang Menuju ‘Bebas’ Pajak

KEPALA Baitul Mal Aceh, Dr Armiadi Musa MA mengatakan, perjuangan panjang Pemerintah Aceh untuk menerapkan zakat sebagai pengurang pajak hingga kini belum membuahkan hasil. Kekhawatiran akan berkurangnya sumber pendapatan sektor pajak disinyalir menjadi penyebabnya.

Pada 15 Juli 2015, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengantarkan surat langsung kepada Presiden Joko Widodo memohon kepada Presiden agar berkenan mengeluarkan kebijakan, sehingga ketentuan pasal 192 UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) tentang Pemerintahan Aceh dapat dilaksanakan di Aceh.

“Kita masih menunggu hasilnya dan belum mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung sebagai salah satu upaya hukum. Kendalanya di Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak. Saya tidak tahu apakah Pemerintah Pusat menganggap ini merupakan kebijakan moneter,” kata Kepala Baitul Mal Aceh, Dr Armiadi Musa MA kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (5/9).

Lebih lanjut Armiadi menuturkan, ada nilai tambah apabila Aceh menerapkan pasal 192 UUPA, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, pihak pajak akan dimudahkan karena pajak penghasilan sebesar 2,5 persen mendapat potongan langsung dari zakat penghasilan sebesar 2,5 persen. Pihak pajak akan mendapatkan jumlah yang real karena dibuktikan dengan slip. Sementara jika menerapkan sistem pemungutan pajak yang selama ini dilakukan, wajib pajak banyak yang nakal’ dengan memanipulasi data.

“Kalau zakat kan pertanggungjawabannya langsung dengan Tuhan, dengan sendirinya wajib pajak dipaksa jujur. Di sisi lain muzakki (wajib zakat) juga lebih termotivasi untuk membayar pajak karena sudah dipotong langsung dari zakat,” terang Armiadi.

Dia mencontohkan beberapa negara bagian Malaysia yang sukses mengurangi cukai penghasilan terutang wajib pajak, yang dalam bahasa Malaysia disebut Pengurangan Cukai Berjangka. Indonesia, kata Armiadi, bisa belajar banyak dari Malaysia.

Namun di Indonesia, Baznas yang mengadopsi UUPA Pasal 192 tersebut ke dalam drafnya pasal 23 Tahun 2011 malah banyak mendapat tantangan. Akibatnya, hingga saat ini warga harus membayar ganda. “Sebenarnya pemerintah tidak akan kehilangan sumber pendapatan pajak karena sumbernya dipindahkan, bukan dihilangkan,” tegas Armiadi.

Disinggung mengenai harapan masyarakat agar Baitul Mal tidak mengusung program pembangunan rumah yang notabenenya merupakan ranah dinas terkait, Armiadi mengatakan hal tersebut menjadi program unggulan pihaknya karena rumah yang merupakan kebutuhan primer manusia belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sementara dinas teknis seperti Dinas Cipta Karya atau Dinas Sosial belum bisa memenuhinya.

“Baitul Mal memang bukan instansi teknis, jadi bisa saja tidak memasukkan pembangunan rumah dalam program, akan tetapi kebutuhan masyarakat Aceh sekarang memang itu. Lagi pula program itu dananya bukan bersumber dari zakat, tapi dari infaq dan sadakah,” tegas Armiadi.

Dia menjelaskan, saat ini Baitul Mal sudah ada di 23 kabupaten/kota, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah setempat untuk tidak memotong langsung zakat penghasilan warganya. Menurut dia, yang membedakan jumlah zakat di tiap kabupaten/ kota adalah potensi zakat itu sendiri serta keaktifan dari amil zakat.

“Amil zakat harus melakukan ekspansi, tidak hanya mengutip zakat PNS pemkab/pemko, tapi juga zakat PNS dari lembaga vertikal, BUMN, BUMD, dan juga swasta,” tutur Armiadi.(rul)

dapat juga diakses pada link berikut ini http://aceh.tribunnews.com/2015/10/11/perjuangan-panjang-menuju-bebas-pajak