Ghazali: Tak Ada Alasan Pusat Menolak

Ghazali: Tak Ada Alasan Pusat Menolak

ANGGOTA DPD RI asal Aceh, Drs H Ghazali Abbas Adan berjanji akan memperjuangkan terlaksananya amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 192 yang menyebutkan zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak ke Pemerintah Pusat.

“Saya sudah berkali-kali mengatakan hal ini kepada Pemerintah Pusat, terakhir ke Dirjen Kementerian Keuangan juga saya sampaikan permasalahan ini, agar zakat menjadi faktor pengurang pajak di Aceh,” ujarnya Ghazali menanggapi laporan eksklusif, ‘Mestinya Aceh tak Lagi Bayar Pajak’ yang disiarkan Serambi, Minggu (11/10).

Ghazali menambahkan, dia sudah memiliki surat Gubernur Aceh Nomor 451.12/16281 tentang Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak yang ditujukan langsung ke Presiden RI. Surat yang diperolehnya dari Baitul Mal Aceh ini, kata Ghazali, berisi tentang permohonan kepada Presiden RI agar berkenan mengeluarkan kebijakan, sehingga ketentuan Pasal 192 UUPPA dapat dilaksanakan di Aceh.

“Insya Allah saya sudah punya surat dari teman-teman Baitul Mal Aceh yang menyerahkannya kepada saya. Saya pun akan mengirimkan surat ke presiden untuk mendukung surat dari gubernur,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini.

Dia mengaku tidak menerima tembusan surat tersebut dari gubernur dan seharusnya surat-surat seperti itu juga ditembuskan kepada perwakilan Aceh yang duduk di DPR dan DPD yang berada di Senayan agar dapat saling mendukung. “Gubernur apabila menyangkut dengan Pusat tentang Aceh, komunikasilah dengan kami-kami di sini. Kami tidak tidur. Kami juga berbuat untuk masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, bersama-samalah kita mendukung untuk rakyat Aceh,” pungkasnya.

Meskipun tidak menerima tembusan dari gubernur, Ghazali menegaskan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh terutama para PNS secara maskimal yang juga merupakan kewajibannya di Komite IV. Apabila dirinya juga menerima tembusan surat tersebut, maka akan lebih afdhal.

Menurut Ghazali, tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk tidak menyetujui pengimplementasian pasal tersebut, karena UUPA merupakan lex specialis. Dia mencontohkan, Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melakukan pemilihan gubernur, dan jabatan tersebut berlaku seumur hidup. Maka hal itu dihargai, sebab Yogyakarta merupakan wilayah lex specialis, sama halnya dengan Aceh yang juga lex specialis tentang zakat.(una) 

(sumber Harian Serambi Indonesia). dapat juga diakses pada link: http://aceh.tribunnews.com/2015/03/03/ghazali-janji-perjuangkan-zakat-masuk-dalam-pajak