Pusat Harusnya Tahu Menghargai Zakat Aceh

Pusat Harusnya Tahu Menghargai Zakat Aceh

Mestinya Aceh tidak Lagi Bayar Pajak. Itulah judul liputan eksklusif Harian Serambi Indonesia, Minggu (11/10) kemarin. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diberlakukan, warga Aceh mestinya tidak lagi membayar pajak penghasilan kepada negara jika sudah membayar zakat.

Sebagaimana diatur pada Pasal 180 ayat (1) UUPA, zakat ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan kabupaten/kota yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada Pasal 192 UUPA malah dinyatakan bahwa zakat yang dijadikan PAA itu bisa mengurangkan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak. Nah, karena zakat dapat mengurangi jumlah PPh terutang, maka ada yang menafsirkan bahwa zakat “setara” dengan pajak. Lantaran setara, maka kalau membayar zakat, otomatis beban pajak harus dikurangi atau bahkan dihapuskan.

Tidak ada provinsi lain yang punya aturan seperti ini, mengingat hanya baru Aceh dari 34 provinsi di republik ini yang diperkenankan negara melaksanakan syariat Islam secara kafah. Tapi meski ketentuan tentang “zakat sebagai faktor pengurang pajak” itu jelas-jelas tercantum di dalam UUPA, pemerintah pusat, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Pajak, belum mengakui ketentuan ini. Selain tidak setuju, mereka juga menyebut ketentuan di UUPA itu tidak bisa diterapkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku secara nasional.

Alhasil, meskipun sudah membayar zakat, tapi warga Aceh tetap saja harus membayar pajak lagi. Tidak heran kalau ada yang menyebut warga Aceh merupakan pembayar pajak ganda di republik ini. Padahal, seperti dikatakan Gubernur Zaini Abdullah, masyarakat Aceh selaku muzakki merasa terbebani membayar zakat, akibat adanya pajak ganda (double tax).

Hal ini tidak bisa lagi kita diamkan atau sekadar dikeluhkan. Gubernur Aceh harus menyurati lagi Presiden RI agar memberi tahu Dirjen Pajak untuk menghargai dan mematuhi ketentuan di dalam UUPA sebagai regulasi yang sifatnya lex specialis. Aceh harus diperlakukan khusus dan istimewa karena memang demikian statusnya diberikan oleh negara. Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945 pun mengakui kekhususan yang demikian.

Jadi, jangan pernah lagi dipertentangkan oleh Dirjen Pajak bahwa pasal tentang zakat dan pajak di UUPA itu sebagai klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Jika memang bertentangan, kenapa justru baru dipersoalkan setelah UUPA disahkan, bukannya sejak masa pembahasan dulu?

Pusat hendaknya konsisten melaksanakan undang-undang karena UUPA dihasilkan bersama oleh eksekutif dan legislatif di Senayan. Aceh pun harus menyiapkan dengan sempurna turunan regulasi yang diperlukan untuk ini. Ketentuan bahwa ‘zakat menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan dari wajib pajak’ mestinya sudah bisa diimplementasikan, setidaknya tahun depan, saat UUPA berumur genap satu dasawarsa. Pusat hendaknya menahan diri dari kemungkinan membuat rakyat Aceh marah atau berontak lagi karena merasa selalu ‘dikadali’. (sumber editorial Harian Serambi Indonesia Edisi, Senin (12/10/2015)

dapat juga diakses pada link: http://aceh.tribunnews.com/2015/10/12/pusat-harusnya-tahu-menghargai-zakat-aceh