Forbes Harus Perjuangkan Zakat Jadi Pengurang Pajak

Forbes Harus Perjuangkan Zakat Jadi Pengurang Pajak

BANDA ACEH – Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh di Jakarta sangat berpeluang dan berkompeten memperjuangkan agar Direktorat Jenderal Pajak bersedia menerapkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak di Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Forbes kita minta menjadi ujung tombak masyarakat Aceh dalam memperjuangkan ketentuan UUPA, terutama mengenai pengurangan beban pajak setelah membayar zakat,” kata Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Mawardi Ismail SH MHum saat menjadi narasumber tamu yang dihubungi by phone dalam talkshow Radio Serambi FM, Senin (12/10) pagi.

Talkshow interaktif itu membahas Salam (Editorial) Serambi berjudul Pusat Harusnya Tahu Menghargai Zakat Aceh. Editorial itu sendiri merupakan pengembangan dari liputan eksklusif Harian Serambi yang dipublikasi hari Minggu (11/10) dengan judul Mestinya Aceh tidak Lagi Bayar Pajak.

Menurut Mawardi, pencantuman Pasal 192 itu di dalam UUPA sembilan tahun lalu bukan tanpa sengaja. “Sangat kita sadari saat dibuat, yakni sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ini sebagai insentif,” ujar Mawardi.

Dikatakan insentif, karena zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang pajak. Artinya, jika seseorang sudah membayar zakat, maka tidak lagi dibebankan pajak secara penuh, namun ia tetap berkewajiban membayar pajak. “Contohnya, jika kewajiban pajak seseorang senilai 20.000 rupiah, namun ia sudah membayar zakat 5 ribu rupiah, maka ia hanya perlu membayar pajak 15.000 rupiah saja,” rinci Mawardi.

Namun, seperti diakui Mawardi, karena saat ini Pasal 192 UUPA itu belum dilaksanakan, bahkan Dirjen Pajak menganggapnya bertentangan dengan UU Perpajakan, maka wajib zakat di Aceh harus membayar pajak ganda (double tax).

Untuk itu, Mawardi mengusulkan agar Pemerintah Aceh lebih proaktif mengonsultasikan masalah ini ke pemerintah pusat, sehingga pasal tersebut benar-benar bisa implementatif, tanpa tentangan dari pusat.

Mantan anggota DPRD Aceh ini menghendaki Pemerintah Aceh lebih peduli terhadap upaya-upaya yang sifatnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteran rakyat. Salah satunya, menurut Mawardi, adalah apabila para pembayar zakat dikurangi kewajibannya membayar pajak penghasilan karena ia sudah membayar zakat.

Saat ini, kata Mawardi, upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPRA terkait isu “zakat pengurang pajak” ini masih sangat minim. Hal ini karena yang diperjuangkan ke pusat masih yang bersifat politis, belum menyentuh hal-hal yang ekonomis dan kesejahteraan.

Mawardi Ismail juga menilai bahwa langkah Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyurati Presiden Jokowi terkait masalah itu, sudah tepat. Namun, tindakan itu harus disusul dengan pendekatan lagi.

Dalam kaitan ini, Mawardi berpandangan bahwa sebagai perwakilan rakyat Aceh di Jakarta, Forbes seharusnya dapat menjadi ujung tombak dengan menanyakan langsung perihal itu kepada Presiden dan Menteri Keuangan, serta mendorong agar aturan yang sudah ada itu segera dilaksanakan.

“Karena sudah diatur di dalam UUPA, maka menjadi kewenangan Presiden untuk melaksanakan dan Forbes harus memonitor terlaksananya undang-undang tersebut,” ujarnya

Menurut Mawardi, jika pusat menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan, tentulah itu suatu kekeliruan, karena masalah ini tidak bisa dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebuah perbedaan.

Bukankah di dalam UUPA juga mengatur hal yang khusus, misalnya, tentang bagi hasil migas dan partai politik lokal. “Nah, itu kan bisa dan tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lain. Maka kalau hal itu bisa dan tidak dipersoalkan, mengapa pula saat zakat dijadikan faktor pengurang pajak penghasilan malah dikatakan bertentangan dengan undang-undang?” gugat Mawardi.

Merujuk pada UUPA, kata Mawardi, pembayaran zakat sebagai pengurang pajak itu merupakan insentif atas pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan itu telah disetujui pusat. “Lalu kenapa sekarang terkesan dipertentangkan dengan Undang-Undang Perpajakan?” tukas Mawardi.

Di Aceh sendiri, kata Mawardi, pemerintah diharapkan giat melakukan sosialisasi mengenai zakat terhadap masyarakat, agar mereka yakin bahwa zakat yang dibayarkan akan sampai kepada orang yang berhak menerima. Di sisi lain, hal itu justru akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal yang mengelola zakat. (mr) sumber: Serambi Indonesia

Dapat juga diakses pada link http://aceh.tribunnews.com/2015/10/13/forbes-harus-perjuangkan-zakat-jadi-pengurang-pajak?page=3