Gubernur Aceh Didesak Bentuk Tim Advokasi Zakat

Gubernur Aceh Didesak Bentuk Tim Advokasi Zakat

Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan menyurati Gubernur Zaini Abdullah untuk mendesak pembentukan tim advokasi Pasal 192 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA).

Dalam pasal itu disebutkan, zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Surat Bernomor 017/02/DPD-RI-Aceh/XII/2015 tersebut dikirim ke Kantor Gubernur pekan lalu.

Ghazali juga mengirimkan tembusan surat kepada Pimpinan DPRA, Asisten Bidang Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Setda Aceh, Kepala Baitul Mal Aceh, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Kepala Dinas Keuangan Aceh ,dan Kakanwil Ditjen Pajak Aceh.

“Gubernur Zaini Abdullah harus segera membentuk tim ini. Karena sampai sekarang isi Pasal 192 UU-PA belum terealisasi di Aceh. Saya sangat bersedia menjadi ujung tombak berjuang di pusat. Tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh harus serius terhadap permasalahan ini,” kata Ghazali Abbas kepada wartawan, Kamis (28/1).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini menyampaikan, pada saat berlangsungnya dialog daerah dengan topik pembicaraan; “Bedah Pasal 180 ayat (1) huruf d dan Pasal 192 UU-PA” tentang Punguatan Zakat di Aceh menjadi Pengurang Pajak Terutang di Sekretariat DPD Aceh Komplek Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh beberapa waktu lalu, para peserta dari berbagai stakeholder sangat setuju dan mendesak agar Pemprov Aceh segera membentuk tim advokasi.

“Saya sendiri sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini di tingkat kementerian atau dirjen terkait, bahkan sudah pernah mengirim surat langsung kepada Presiden Jokowi dalam rangka mendukung surat Gubernur Aceh tentang implementasi zakat sebagai pengurang pajak. Yang terakhir saya juga sudah mengirimkan petisi yang ditandatangi berbagai stakeholder di Aceh kepada presiden. Isi petisi tersebut salah satunya meminta presiden mengeluarkan kebijakan agar ketentuan Pasal 192 UU-PA dapat dilaksanakan di Aceh,” tegas mantan Anggota DPR-RI ini.

Saat ini, lanjut Ghazali Abbas, para muzakki dan wajib pajak di Aceh harus membayar ganda (double payment), setelah membayar zakat juga harus membayar pajak. Hal inilah yang sangat memberatkan masyarakat Aceh. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak menyetujui pengimplementasian pasal tersebut.

Ada spesialisasi di Aceh tentang zakat, dengan demikian penerimaan zakat juga akan lebih maksimal, di mana potensi zakat di Aceh saat ini bisa mencapai Rp2 triliun per tahun.

“Saya berkeyakinan jika semua pihak, baik Pemprov Aceh, DPRA dan Forbes DPR-DPD RI asal Aceh mau bersatu, maka isi dari Pasal 192 UU-PA akan segera berlaku di Aceh,” tandas mantan Abang Jakarte ini.

Sumber: Analisa Daily