Rakornas Hasilkan Resolusi Zakat Nasional 2021

Rakornas Hasilkan Resolusi Zakat Nasional 2021

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2021 di Hotel Grang Marcure Harmoni, Jakarta, mulai 4-6 April 2021 telah selesai. Pimpinan Baitul Mal Aceh juga ikut serta, yang diwakili Angggota Badan BMA, Mohammad Haikal, ST, MIFP dan Tenaga Profesional, Bobby Novrizan. Selain itu dihadiri 25 peserta dari Baznas pusat dan 130 Pimpinan Baznas provinsi se-Indonesia.

Angggota Badan BMA, Mohammad Haikal, ST, MIFP, Rabu (08/04/2021) mengatakan kegiatan yang mengangkat tema “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat” itu dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin. Rakornas tersebut menghasilkan sejumlah rumusan yang dirangkum dalam Resolusi Zakat Nasional 2021 dengan Pimpinan Sidang, Noor Achmad.

“Para peserta Rapat Koordinasi Nasional Zakat 2021 berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan perzakatan nasional dalam upaya menjadi Pilihan Pertama Pembayar Zakat, Lembaga Utama Menyejahterakan Umat di Indonesia,” kata Mohammad Haikal.

Ia menjelaskan Resolusi Zakat Nasional 2021 terdiri dari internal dan eksternal. Untuk internal terdapat 7 poin diantaranya memperkuat kinerja BAZNAS untuk menjangkau sebanyak-banyaknya penerima manfaat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat, memperkuat kelembagaan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai lembaga pemerintah non-struktural dalam pengelolaan zakat secara nasional dan daerah dan memperkuat kompetensi SDM yang profesional, amanah dan modern dalam mengelola zakat dan meningkatkan kesejahteraan amilin amilat.

“Selain itu juga memperkuat transformasi digital dalam pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan zakat, memperkuat sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi mustahik menjadi muzakki dan memperkuat koordinasi dan pengendalian seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia,” kata Mohammad Haekal.

Ia menambahkan Baznas Provinsi seluruh Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tingkat provinsi dengan melibatkan BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Skala Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota dan Kesra Kabupaten/Kota sesuai wilayah masing-masing paling lama 3 bulan sejak kegiatan Rakornas ini dilaksanakan.

Adapun untuk eksternal terdiri atas 5 poin, yaitu dalam rangka menciptakan sikap saling tolong menolong, kegotongroyongan terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka dimohon kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden tentang kewajiban ASN, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD untuk menunaikan zakat penghasilan dan jasa, memperkuat kelembagaan dan tata kelola zakat nasional diperlukan amandemen UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selain itu dalam upaya memperkuat kelembagaan, SDM, dan dukungan fiskal BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota secara konsisten berpegang pada amanat Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dan dalam rangka meningkatkan literasi dan kecintaan umat muslim terhadap kewajiban zakat, maka dimohon seluruh pemangku kepentingan terutama ulama, zuama, umara, kaum intelektual, profesional, wirausahawan, dan media massa untuk menggelorakan Gerakan Cinta Zakat dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Terakhir memastikan pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara nasional agar mematuhi prinsip Aman Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Semoga Allah Swt memberikan bimbingan dan kekuatan untuk menjalankan komitmen bersama ini,” Pungkas Mohammad Haikal. [Murdani]