BMA Laksanakan Asistensi Sinkronisasi Perencanaan Program ke BMK Subulussalam

BMA Laksanakan Asistensi Sinkronisasi Perencanaan Program ke BMK Subulussalam

Subulussalam – Baitul Mal Aceh (BMA) melaksanakan asistensi sinkronisasi perencanaan program/kegiatan ke Baitul Mal Kota (BMK) Subulussalam. Asistensi ini dilaksanakan untuk pembinaan BMK sekaligus menyingkronkan program antara BMA dengan BMK, Rabu (19/5/2021).

Dari provinsi hadir Kepala Sub Bagian Program, T M Fahrizal, Pengelola Keuangan, Mirzal Febiandy, Tenaga Profesional, Hayatullah Zuboidi, Staf Sub Bagian Program, Alkhuzari, dan Staf Sub Bagian Keuangan, Fajar Heryadi.

“Sesuai dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) bahwa program/kegiatan yang ada di provinsi sejatinya juga dimiliki oleh kabupaten/kota. Soal porsi per senif nanti bisa disesuaikan dengan hasil kesepakatan badan dalam penetapan besaran anggaran, misalnya jika di Subulussalam perlu lebih banyak program mualaf, maka itu disesuaikan saja,” ungkap Fahrizal.

Dalam pertemuan itu, pihak BMK Subulussalam menanyakan yang menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat selama ini, menurut Fahrizal, yang pertama diperiksa yaitu dokumen perencanaan. Program-program yang dilakukan harus tertuang terlebih dahulu dalam rencana strategis (renstra), selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja (renja) mulai dari rencana awal (ranwal) dan rencana akhir (rankhir) hingga tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Sementara itu, Kepala BMK Subulussalam, Sabaruddin S mengatakan sampai saat ini masih berstruktur badan pelaksana. Pihaknya sedang mempersiapkan perubahan struktur baru seperti yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, yaitu dari satu orang pimpinan menjadi badan yang dipimpin oleh lima pimpinan serta pengangkatan tenaga profesional.

Di samping itu katanya, sambil menunggu proses pemilihan pimpinan baru, pihak terus menjalankan program yang bersumber dari dana zakat. Pihaknya juga berusaha agar penerima manfaat (mustahik) tidak tumpang tindih baik dengan provinsi maupun mustahik di kabupaten kota itu sendiri.

“Seperti bantuan untuk pesantren, mungkin ada bantuan infrastruktur dari provinsi atau kabupaten/kota, tetapi untuk pemberdayaan ekonomi pesantren tidak ada yang perhatikan. Maka di sini kami masuk agar mereka mandiri supaya mereka tidak menengadahkan tangan,” ungkap Sabaruddin.

Sabaruddin menginginkan para mustahik yang telah dibantu suatu saat menjadi muzaki melalui program produktif. BMK Subulussalam memiliki program pemberdayan usaha produktif kepada masyarakat maksimal Rp15 juta per orang yang diperuntukkan Rp5 juta untuk branding dan 10 juta untuk modal usahanya.

“Memang ada beberapa yang mengarah ke muzaki namun masih perlu ada bimbingan lagi. Jika nanti setelah kita evaluasi ada kemajuan, akan kita tingkatkan.” jelas Sabaruddin.[]