profil

Sejarah

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1.Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya;

2.Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;

3.Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya;

4.Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali  nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melalukan perbuatan hukum;

5.Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan

6.Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

 

Profil Lembaga

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar’i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang yang diperlukan BMA.

 

  1. Visi dan Misi

Ketiga unsur organisasi BMA ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi BMA yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

  1. Visi:

– Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel

  1. Misi

–  Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.

–  Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqah, harta agama, dan perwalian/pewarisan.

– Meningkatkan assesment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

 

Struktur organisasi dan susunan personalia kunci Baitul Mal Aceh untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

  1. Badan Pelaksana:
  2. Kepala                                                        : Dr. H. Armiadi Musa, MA
  3. Kabid. Pengawasan                                    : Lisa Farida, SE
  4. Kabid. Pengumpulan                                   : Jusma Eri, SHI. MH
  5. Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan   : Rizky Aulia, S.Pd.I
  6. Kabid. Sosialisasi & Pengembangan           : Ade Irnami, ST
  7. Kabid. Perwalian                                         : Putra Misbah, SHI

 

  1. Sekretariat:
  2. Kepala Kesekretariatan                              : Ramli Daud, SH, MM
  3. Kabag. Umum                                             : M. Taufik Setiawan, SE.Ak, Msi
  4. Kabag. Keuangan                                       : Dra. Sabriana, M.Si
  5. Kabag. Persidangan & Risalah                    : Umi Salamah, SE, MM
  6. Kabag. Hukum & Hubungan Ummat            : Syamsudin, SH

 

Personalia kunci di atas selanjutnya dibantu oleh para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Staf Karyawan.

Dewan Pertimbagnan Syariah Sebagai Unsur kelengkapan Baitul Mal terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagai berikut:

  1. Ketua                       : Prof. Dr. Al Yasa’ Abubakar, MA
  2. Wakil Ketua                 : Drs. H. Ghazali Muhammad Syam
  3. Anggota                     : – Dr. H. Islahuddin, M.Ec

– Hj. Adiwarni Husin, S.Ag

–  Drs. H. Said Mahdar

– Drs. Jamil Ibrahim, SH., MH

 

  1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di Baitul Mal Aceh seluruhnya berjumlah 93 orang dengan rincian 38 orang PNS dan 55 orang Non PNS.  Adapun tingkat pendidikan terakhir SDM Baitul Mal  saat ini dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1.1 : Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

 

Tahun Nama Keterangan
April 1973 Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975 Badan Harta Agama (BHA) Keputusan Gubernur
Februari 1993 BAZIS/BAZDA Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004 Badan Baitul Mal Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008 Baitul Mal Qanun Aceh Nomor 10/2007

       Sumber: Diolah dari berbagai sumber

 

  1. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Susunan Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dapat diuraikan seperti berikut:

a.Dalam struktur kepengurusan BMA arah komando tetap daripada Sekretaris Daerah Aceh;

b.Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dananggota;

c.Badan pelaksana BMA terdiri atas seorang kepala dan seorang kepala sekretariat;

d.Kepalasekretariat BMA membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain, yaitu:

1)Kepala bagian umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian, serta rumah tangga;

2)Kepala bagian keuangan membawahi kepala sub bagian anggaran dan verifikasi;

3)Kepala bagian persidangan dan risalah membawahi kepala sub bagian persidangan dan verifikasi;

4)Ketua bagian hukum dan hubungan umat membawahi kepala sub bagian hukum dan hubungan umat.

e.Badan pelaksana BMA juga mempunyai lima bidang lain yaitu:

1)Bidang pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang monitoring dan evaluasi, sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf;

2)Bidang pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang, yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan, sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf;

3)Bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf;

4)Bidang sosialisasi dan pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf; dan

5)Bidang Perwalian yang terdiri dari seorang ketua dan di bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang hukum dan advokat, sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.Di bawah ini digambarkan bagan organisasi dan tata kerja Badan  Pelaksana Baitul Mal Aceh.