Baitul Mal Diminta Bersinergi dan Berkolaborasi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

  • Share this:
post-title

Banda Aceh – Lembaga Baitul Mal diharapkan mampu berperan dalam pengentasan kemiskinan dan mendukung arah pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Langkah yang dinilai perlu untuk dilakukan adalah menjalin kerjasama, bersinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA) yang diwakili Anggota Badan, Muhammad Ikhsan saat membuka Rapat Koordinansi Baitul Mal Aceh 2023 yang berlangsung di Kyriad Hotel, Rabu (8/3/2023).

“Perlu ikhtiar bersama untuk berkolaborasi, bersinergi dan menyelaraskan program kegiatan penyaluran zakat, wakaf dan harta keagamaan lainnya agar lebih terorganisir dan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan umat,” kata Ikhsan.

Ikhsan mengatakan pengelolaan zakat infak wakaf dan harta agama lainnya (Ziwah) di Aceh masih menghadapi tantangan, belum maksimal dan perlu adanya peningkatan ke arah yang lebih progresif baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran. 

Dari sisi penghimpunan pada tahun 2022 Baitul Mal se-Aceh menghimpun dana zakat sebesar Rp221 miliar dan infak RP92 miliar. Angka ini masih memiliki gap yang cukup besar jika merujuk pada Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dirilis pusat kajian strategis BAZNAS tahun 2022, dimana potensi Aceh mencapai Rp3,1 triliun. 

Sehingga diharapkan kerja keras dan kerja cerdas agar mampu mendekatkan angka realisasi dengan potensi. Adapun penguatan literasi menjadi salah satu solusi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi yang ditetapkan pemerintah. 

“Selain itu secara internal kita juga perlu terus berbenah dan memperkuat tata kelola dan kelembagaan kita yang memenuhi prinsip good governance, pruden dan transparan,” ungkap Ikhsan.

Ikhsan menambahkan dari sisi penyaluran, Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang diberikan kewenangan mengelola Ziwah memiliki tanggungjawab bersama dengan pemerintah daerah terhadap permasalahan tingginya angka kemiskinan di Aceh. Sehingga perlu secara bijak mengelola harta umat ini agar bisa menjadi problem solver bagi permasalahan sosial yang ada. 

“Mengentaskan kemiskinan dan mentransformasikan mustahik menjadi muzakki hanya bisa dilakukan dengan memperbesar porsi kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan dilakukan dengan berkelanjutan,” kata Ikhsan.

Melihat tantangan yang akan dihadapi ke depan, menurut Ikhsan, perlu adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat untuk membawa pengelolaan Ziwah di Aceh ke arah yang benar yang mampu menjadi solusi bagi permasalahan sosial yang ada.

“Isu permasalahan sosial di Aceh hari ini menjadi PR kita bersama untuk kita selesaikan. Ada amanah dan tanggungjawab besar yang sedang kita pikul dan Insya Allah secara berjamaah kita akan menyelesaikan amanah itu dengan tuntas. Semoga dimudahkan,” ujar Ikhsan.

Ketua panitia pelaksana Arif Arham menjelaskan,  Rakor  berlangsung dua hari yang dihadiri 80 peserta dari unsur badan pengawas, badan, dan sekretariat BMK se Aceh dan unsur BMA.

Arif Arham menambah, Rakor membahas  topik  Roadmap Pembinaan dan Penguatan Baitul Mal  oleh Prof. (HC) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M. EC dan Redefinisi Asnaf untuk Optimalisasi Manfaat Zakat oleh prof. Alyasa' Abubakar, MA.  Materi lainnya, Arah Kebijakan dan Rencana Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Zakat, Infak, dan Harta Agama oleh Mohammad Haikal, ST, M.I.F.P.

"Rakor juga membahas materi Penguatan Tupoksi Sekretariat oleh Rahmad, S.Sos, Keterpaduan dan Pengembangan Perencanaan Zakat dan Infak oleh Muhammad Ikhsan, SE, M.Si, Merumuskan Master Plan Kontribusi Baitul Mal untuk Kesejahteraan Aceh oleh Yayasan Aceh Hijau, Keterpaduan dan Keserasian Pengumpulan Zakat dan Infak oleh Arif Arham, S.Si, MS dan Keterpaduan dan Keserasian Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat dan Infak oleh Didi Setiadi, S.Sos," pungkas Arif Arham.

Reporter: Murdani
Editor: Muzzammil
Fotografer: Riza Rahmi

Tags: