profil

Sejarah

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.