Menata Pengelolaan Zakat Produktif

Menata Pengelolaan Zakat Produktif

Oleh: Sayed Muhammad Husen

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan), bagi hasil atau hibah. Ada juga yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.

Sebaliknya zakat konsumtif, yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan atau hibah yang habis dikonsumsi fakir miskin. Zakat dalam bentuk ini tentu saja membuat mereka dapat bertahan hidup, namum sedikit sekali kontribusi zakat untuk memberdayakan mereka keluar dari kemiskinan. Idealnya zakat konsumtif diberikan kepada kaum fakir, yaitu mereka yang sangat miskin dan tidak mampu bekerja lagi.

Pembahasan seputar zakat produktif dan konsumtif belum intensif di kalangan praktisi zakat (baca: amil zakat) di Aceh. Akibatnya, zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal masih dominan bersifat konsumtif. Kenyataan ini dapat kita lihat lebih nyata pada bulan suci Ramadhan dan berita-berita penyaluran zakat di media lokal. Seolah-olah pekerjaan amil sudah selesai jika telah membagi-bagikan zakat dalam bentuk uang atau barang lainnya. Tanpa memperhitungkan apakah dengan zakat itu telah terjadi tranformasi mustahik menjadi muzakki.

Di sisi lain patut diapresiasi atas inisiatif Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pinjaman qardhul hasan. Penelitian yang dilakukan Dr Armiadi Musa MA, Hendra Saputra MAg dan Shafwan Bendadeh MSh menunjukkan zakat produktif dapat meningkatkan penghasilan kaum miskin, sehingga dalam waktu tertentu status mereka berubah menjadi pembayar zakat (muzakki). Zakat produktif ini memang sesuatu yang baru dan sifatnya masih terjadi perdebatan dikalangan agamawan Islam.

Praktek penyaluran zakat dalam bentuk produktif di Aceh telah dirintis lama oleh BAZIS (1993-2003). Ketika itu, BAZIS bekerja sama dengan Bank Pekreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat. BAZIS menempatkan dana zakat pada BPRS dan selanjutnya menyalurkan kepada kaum miskin yang memiliki usaha. Pilihan mitra BPRS dilakukan karena diyakini bank profesional dalam pengelolaan dana, studi kelayakan usaha, pendampingan nasabah dan penagihan apabila pinjaman macet.

Pada fase berikutnya, Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan dan beasiswa. Pada awalnya pemberian modal usaha pernah juga bermitra dengan BPRS Hareukat, BPRS Hikmah Wakilah dan BPRS Baiturrahman. Selanjutnya Baitul Mal Aceh membentuk unit tersendiri sebagai pengelola zakat produktif. Program ini terus berlangsung walaupun belum menemukan pola ideal pengelolaaannya.

Mencari pola ideal

Pengelolaan zakat produktif sebenarnya dapat dilakukan dengan tiga pola yaitu pola program, kemitraan dan pola otonom. Pola pertama, zakat produktif sebagai program dilakukan sendiri oleh Baitul Mal. Artinya Baitul Mal membentuk unit atau lembaga tersendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul Mal menunjukkan pengelola, melakukan seleksi calon mustahik, menyalurkan dana, melakukan pendampingan dan manajemen risiko. Baitul Mal bertanggungjawab terhadap sukses dan gagalnya program.

Kedua, Baitul Mal bermitra dengan lembaga profesional pengelola dana seperti BPRS, Baitul Qiradh dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Dalam hal ini Baitul Mal menyeleksi proposal dari mitra, menempatkan dana zakat pada mitra, melakukan monitoring dan meminta pertangungjawaban pengelolaan dana.  Baitul Mal berfungsi sebagai badan penyandang dana atau funding.

Ketiga, Baitul Mal membentuk badan otonom atau badan hukum untuk mengelola zakat produktif. Badan hukum dapat berbentuk koperasi syariah atau Perseroan Terbatas. Jadi Baitul Mal adalah inisiator dan pemilik badan hukum tersebut. Dalam hal ini tanggungjawab pengelolaan dana zakat produktif dilakukan badan hukum profesional, sementara Baitul Mal adalah sebagai investor.

Upaya menemukan pola ideal pengelolaan zakat produktif terus berkembang di Aceh. Hal ini terjadi karena keyakinan bahwa zakat produktif dapat mengurangi angka kemiskinan. Zakat harus menjadi bagian dari solusi dalam penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekokonomi dan memberi akses yang luas terhadap kaum miskin dalam mendapatkan modal usaha.

Terakhir,  berkembang isu pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dalam bentuk community development atau pengembangan masyarakat. Pola ini, Baitul Mal menetapkan satu lokasi atau komunitas, selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan, pemetaan potensi, pendampingan dan mengorganisirnya menjadi kekuatan bersama untuk keluar dari kemiskinan. Pengembangan masyarakat dilakukan dengan prioritas kegiatan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan pendampingan ibadah.

Melengkapi regulasi

Selain sedang menemukan pola ideal penyaluran zakat produktif, Baitul Mal juga dihadapkan pada kenyataan belum lengkapnya regulasi. Ragulasi ini menjadi hal penting, karena pengelolaan zakat di Aceh dilakukan oleh negara/pemerintah. Regulasi yang diperlukan adalah pengaturan zakat produktif dalam qanun dan regulasi pelaksana lainnya. Termasuk melangkapi petunjuk operasional dan Strandar Operasional Prosedur (SOP).

Beberapa hal yang diatur terkait zakat produktif misalnya pengertian definisi zakat produktif, status modal usaha, perlakuan terhadap dana macet serta penghapusan. Perlu diperjelas penggunaan dana operasional, pendampingan dan penatausahaan zakat produktif dalam konteks zakat sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang merupakan fleksibelitas pengelolaan syariah zakat.

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab/Kota sejatinya merumuskan zakat produktif sebagai solusi kemiskinan, menjadikannya sebagai program unggulan dan menyepakati pola pengelolaan yang digunakan. Apabila Zakat Community Development (ZCD) yang menjadi pilihan sebagai program nasional, maka zakat produktif dapat diintegarisikan dalam program pemberdayaan ekonomi komunitas. Lebih praktis lagi dijadikan bagian dari pemberdayaan ekonomi melalui Baitul Mal Gampong/Desa.

Karena itu, manajemen zakat produktif harus secepatnya dilakukan penataan sehingga tidak menyisakan permasalahan keuangan di kemudian hari. Penataan dapat dimulai dari pengaturan zakat produktif pada perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, adanya keputusan Dewan Pertimbangan Syariat (DPS) tentang zakat produktif dan menetapkan pola pengelolaan apakah bersifat program, kemitraan atau berbadan hukum tersendiri.

Semoga tulisan ini kiranya menginspirasi Baitul Mal Aceh, Pemerintah Aceh/Pemerintah Kab/Kota dan Pansus XII DPRA yang sedang membahas rancangan qanun Baitul Mal. Saya berharap, penataan zakat produktif melalui pengaturan qanun dapat mengakhiri temuan inspektorat yang tidak membolehkan zakat disalurkan dalam bentuk pijaman modal usaha. Ini perlu regeluasi yang tegas, sebab pada sisi lain kita masih ditemukan pandangan masyarakat yang tidak membolehkan zakat diproduktifkan. Semoga.

Penulis adalah JFU Penyusun Bahan Perencanaan Program Sekretariat Baitul Mal Aceh

note: tulisan ini sudah dimuat di tabloid Warta Banda Aceh Edisi 6