Search
By Admin
Banda Aceh - Baitul Mal Aceh (BMA) dan Yayasan Aceh Hijau yang didukung UNICEF melakukan pertemuan tentang inisiasi penguatan sistem database program bantuan sosial di Aceh. Pertemuan ini juga diikuti oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Aceh dan Dinas Sosial Aceh, Selasa (19/4/2022) di Aula BMA.
Dalam sambutannya, Ketua Badan BMA, Mohammad Haikal meyampaikan bahwa pertemuan ini untuk menjembatani Pemerintah Aceh dalam mengkoordinasikan terkait pengelolaan data dan penguatan sistem database untuk kebutuhan distribusi program bantuan sosial di Aceh.
“Gudang data tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pengalokasian dana publik yang lebih efektif dan efisien. Makanya perlu komitmen bersama untuk saling berbagi data agar terintegrasi dan dirancang agar program bantuan sosial selama ini dapat terlaksana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh” katanya.
Kepala BAPEDDA Aceh, Ahmad Dadek dalam sambutannya juga menjelaskan terkait data penduduk miskin pemerintah yang sudah dimiliki yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan update Basis Data Terpadu (BDT) terdahulu sebagai daftar penduduk yang selama ini mendapatkan bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Data DTKS itu bisa diambil dan tidak disembunyikan. Dan data tersebut ada mekanisme tersendiri dalam menentukan dan update. Harus mulai dari level desa hingga ke nasional”, tambahnya.
Direktur Yayasan Aceh Hijau, Syarifah Marlina AlMazhir, M.Sc sebagai moderator memberi kesimpulan bahwa semua instansi pemerintah terutama BMA, BAPEDDA, dan Dinas Sosial dapat saling koordinasi dan bekerja sama mengoptimalkan program-program sosial yang sudah diwujudkan.
“Inisiasi ini dapat menjadi pilot project untuk menghasilkan akses data terpadu. Tentu saja, dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan dukungan UNICEF yang sedang berjalan di Aceh”, katanya.[]
Reporter: Boby
