Zakat, Jalan Memperkuat Ekonomi Ummat

Zakat, Jalan Memperkuat Ekonomi Ummat

“Lihat saja di desa-desa, para warga yang memiliki sawah dan padi, selalu menghitung hasil panen mereka untuk dikeluarkan zakatnya. Nah ini menunjukkan memang kesadaran berzakat itu baik.”

Prof Dr Alyasa’ Abubakar — Guru Besar UIN Ar-Raniry

DALAM sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014 menunjukkan, potensi zakat yang dimiliki Provinsi Aceh mencapai Rp 1,triliun setiap tahunnya. Sebuah angka yang fantastis. Namun mengapa juga angka kemiskinan masih berada pada dua digit yang lamban menurunnya?

Guru Besar UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Prof Dr Alyasa’ Abubakar, mengatakan, zakat adalah instrumen dalam ekonomi Islam yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Zakat yang merupakan rukun Islam keempat, menjadi dan kabupaten/kota, di gampong-gampong pun ada Baitul Mal. Para pengurus dan amil zakat yang mengumpulkan zakat fitrah setiap Ramadhan juga sebagai bagian dari baitul mal. Merekalah yang melakukan berbagai macam pemberdayaan zakat,” ujarnya.

Secara umum, kata Prof Alyasa’, kesadaran membayar zakat di masyarakat Aceh kini sangat baik, tinggal saja bagaimana mengumpulkannya pada satu lembaga untuk pengelolaannya itu yang harus dimaksimalkan.

“Lihat saja di desa-desa, para warga yang memiliki sawah dan padi, selalu menghitung hasil panen mereka untuk dikeluarkan zakatnya. Nah ini menunjukkan memang kesadaran berzakat itu baik. Hanya saja kalau di desa sering kali zakat diberdayakan untuk konsumtif, belum mengarah ke produktif. Pengelolaan seperti ini yang harus dimaksimalkan,” katanya.

Selama ini, potensi zakat yang sangat besar lebih banyak dimaknai untuk pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek dan bersifat konsumsi. Padahal, sesungguhnya zakat dalam Islam tidak hanya mengandung manfaat praktis, tetapi juga mengandung manfaat strategis. Zakat akan bisa dirasakan manfaatnya jika dikelola dengan baik.

“Karena kita memiliki lembaga pengelola yakni Baitul Mal, maka sangat diharapkan bisa menjalankan sebuah kekuatan besar dalam membangun dan memperkuat perekonomian ummat.

“Berbicara memberdayakan zakat, artinya juga berbicara cara pendistribusian. Ini menunjukkan bahwa zakat itu diberdayakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi berbicara model pendayagunaan zakat, tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tapi juga didayagunakan dalam bentuk produktif,” jelasnya.

Di Aceh, sebut Alyasa, sudah ada aturan yang jelas untuk pengelolaan zakat yang diatur dalam Qanun No 10/2007, dimana zakat dikelola dan dikumpulkan oleh lembaga bernama Baitul Mal.

“Tidak hanya di provinsi pengelolaan yang lebih maksimal. Saat ini jumlah zakat sangat banyak tapi sporadic, jika saja ini disatukan secara kolektif, maka akan terasa kekuatannya untuk membangun ekonomi,” terang Alyasa’.

Selain itu, sebutnya, yang terpenting adalah bagaimana mendidik masyarakat penerima zakat, untuk tidak hanya sebatas hanya sebagai penerima zakat. Akan tetapi bagaimana kemudian, dari zakat yang diterima bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang produktif, yang pada gilirannya akan membawa kepada makna zakat itu sendiri yakni tumbuh dan berkembang.

Kalau sudah demikian paradigmanya, bisa jadi tahun ini sebagai penerima zakat, dan tidak menutup kemungkinan tahun yang akan datang sudah meraih peringkat selanjutnya yaitu menjadi pembayar zakat.

”Inilah kurang lebih pesan moral dari pemberian dan pendistribusian zakat,” tuturnya. Dengan mengubah orientasi, tentunya pengelolaan zakat untuk mencapai efektif manfaat yang maksimal bisa diprogramkan secara matang bahkan dana yang ada tidak hanya untuk peningkatan ekonomi saja.

Bahkan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, yang meliputi bidang sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Sumber: Tabloid Tabangun Aceh